Buntut dari pernyataan dan sikap Jokowi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan anaknya adalah banyak civitas akademika dari berbagai kampus ternama membuat petisi dan melakukan aksi demonstrasi.
Aksi guru besar membuat petisi dan mahasiswa melakukan aksi demonstrasi ini direspon oleh Pemerintah dengan berbagai respon.
Presiden Jokowi merespon bahwa apa yang dilakukan oleh guru besar dan mahasiswa itu adalah hak demokrasi.
“Ya, itu hak demokrasi. Setiap orang boleh berbicara, berpendapat. Silakan!” ucapnya.
Bahkan yang terbaru, Presiden Jokowi membantah pernyataannya sendiri lagi. Di awal Jokowi menyampaikan Pemerintah harus netral. Kemudian Jokowi menyampaikan bahwa Pemerintah boleh berkampanye. Terakhir tidak akan berkampanye.
“Ini saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya, bahwa presiden memang diperbolehkan UU untuk kampanye, dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya. Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye. Saya jawab tidak. Saya tidak akan berkampanye,” ucapnya.
Kemudian Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia merespon bahwa gerakan yang dilakukan civitas akademika itu tidak semunya murni.
“Dengan segala hormat, dari sekian banyak itu ditengarai ada beberapa yang tidak murni tapi ada beberapa juga yang bagus-bagus,” kata Bahlil pada Kamis (8/2/2024).
Bahkan Bahlil mempertanyakan demokrasi apa yang dilanggar oleh Pemerintah di bawah Presiden Jokowi.
“Emang demokrasi apa yang sedang kita langgar? Apakah ada pelanggaran demokrasi? Silakan aja ini kan pemilu, dan menurut saya sampai hari ini tidak ada sebuah pelanggaran aturan yang terjadi. Ini kan asumsi,” ujar Ketua Tim Kerja Strategis (TKS) Paslon 02 ini.
Berangkat dari pelanggaran dan respon Pemerintah tersebut, maka Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PW GPII) Jawa Tengah mendesak Pemerintah di bawah komando Presiden Jokowi untuk menjaga marwah demokrasi.
“PW GPII Jateng mendesak Pemerintahan Jokowi untuk menjaga marwah demokrasi dengan cara memohon maaf kepada rakyat bahwa tidak akan cawe-cawe lagi dan benar-benar diwujudkan. Jadi, tidak hanya berhenti diucapan, tapi harus sampai dilakukan. Apabila Jokowi tetap cawe-cawe di Pemilu, maka hanya ada 2 pilihannya: Jokowi mundur dari Presiden atau Gibran mundur dari Cawapres,” tegas Indah Nur Fadillah, Kabid Bidang Politik PW GPII Jateng.
Abdurrahman Syafrianto Ketua Umum PW GPII Jateng mewanti-wanti supaya jangan sampai Presiden Jokowi membohongi rakyat lagi. Sebab, Presiden Jokowi mempunyai riwayat membohogi rakyat sangat banyak, sehingga Presiden Jokowi pernah mendapat julukan “Jokowi: The King of Lip Service” dari BEM UI 2021.
“Kalau tidak suka mengingkari pernyataan sendiri bukan Presiden Jokowi namanya. Bilang harga BBM tidak akan dinaikkan, tapi faktanya dinaikkan. Bilang akan menguatkan KPK, tapi faktanya dilemahkan. Bilang Pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah harus netral dalam Pemilu, tapi faktanya tidak netral bahkan boleh kampanye. Dan parahnya lagi, mengingat banyak gelombang gerakan civitas akademika mengecam tindakan tersebut, Jokowi pun ngeles dengan bilang meskipun UU memperbolehkan, tapi dia tidak akan berkampanye,” pungkas Rahman.
0 Komentar