Dalam beberapa waktu yang lalu, media dihebohkan dengan
pemberitaan soal hutang negara yang mencapai 4000 triliun. Bukan tidak mungkin,
hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan revenue
negara dalam menopang spending secara
keseluruhan. Negara tengah berupaya dalam memenuhi kebutuhanya dengan berbagai
cara dengan menempatkan dananya pada sektor yang tepat guna, sehingga
perekonomian dapat tumbuh. Namun, bukan berarti sektor tersier diabaikan. Hal
tersebut menjadi tugas yang sangat penting dalam mengatur struktur APBN.
Selain dana
hibah dan profit perusahaan negara, pajak menjadi pendapatan yang paling utama
dari suatu negara. Dana-dana tersebutlah yang kemudian digunakan untuk
membiayai berbagai kebutuhan negara. Manakala dalam targetnya tidak tercapai,
maka defisitlah yang akan terjadi. Lantas dari mana suatu negara dalam
pemenuhanya saat kondisi defisit terjadi? Dalam jangka pendek, hutang menjadi
pilihan pemerintah dalam menutupi kekurangan tersebut. Berbeda dengan kondisi
dalam rumah tangga, negara tidak bisa dalam anggaran belanjanya kemudian menunda
kebutuhan yang sifatnya primer. Dalam menggaji PNS atau ASN misalnya, negara tidak
bisa meminta tenggang waktu (Sri Mulyani, dalam seminarnya di ITB tahun 2017).
Pendapatan
negara yang tidak sebanding dengan pengeluaran tersebut memaksa menteri keuangan
memotong anggaran dibeberapa sektor dan menempatkan dana tersebut dilini-lini
yang penting dan strategis. Tentu saja hal tersebut dilakukan selain untuk
mengurangi defisit anggaran yang parah, juga akan memberikan stimulus sehingga
perekonomian dapat tumbuh. Salah satu kebijakan pemerintah waktu lalu yaitu,
memindahkan dana subsidi energi ke sektor infrastruktur.
Pembangunan-pembangunan yang dilakukan pemerintah tersebut, diharapkan akan
memberikan dampak positif terhadap perekonomian.
Disisi
pengeluaran, dana transfer yang dilakukan pemerintah kedaerah mengalami
kenaikan dari tahun ke tahun, yakni sebesar 480 menjadi 765 triliun. Bahkan
sekarang setiap desa memiliki income sebasar lebih dari satu miliar setahun.
Sejalan dengan besarnya angka tersebut, pemerintah berharap pembangunan
ditingkat daerah juga akan memberikan pengaruh yang baik terhadap perekonomian.
Baik dengan mengurangi jumlah pengangguran, maupun kemiskinan.
Seperti
yang kita ketahui, bahwa dalam penyelenggaraanya, tujuan akhir dari pemerintahan
yaitu kesejahteraan. Kesejahteraan dapat terjadi saat sumber daya dapat
dikelola dengan baik sehingga memberikan manfaat kepada masyarakatnya.
Ditingkat desa misalnya, pemberian injeksi pendanaan melalui dana desa sangat
diharapkan dapat memberikan positif dengan menaikan tingkat kesejahteraan
warganya. Kesejahteraan ini bukan dalam bentuk wujud dana langsung, melainkan
stimulus melalui pembangunan. Baik pembangunan fisik, maupun pembangunan
manusianya.
Kesejahteraan
dapat tercapai saat pelaksanaanya sesuai dengan rencana. Bukan tidak mungkin,
pengetahuan yang kurang, kemampuan yang tidak mencukupi menjadikan banyak
kepala desa terjerat kasus tindak pidana korupsi. Ada gap atau kesenjangan yang
terjadi antara besarnya anggaran yang diberikan tersebut dengan rendahnya kemampuan
dalam pengelolaanya. Jika hal tersebut tidak segera diatasi, maka yang akan
terjadi justru akan menimbulkan masalah baru.
Evant Andi A (Khalifah Desa Masa Depan)
0 Komentar